Tulisan Populer
Draft Peta Jalan (Roadmap) NDC Aspek Adaptasi
Diposting pada 30-Mar-2020, 4 tahun yang laluLaporan draft peta jalan (Roadmap) NDC aspek Adaptasi adalah dokumen yang dipersiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku National Focal Point (NFP) Indonesia. Laporan ini disusun sebagai upaya memberikan arahan langkah strategis untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam aspek adaptasi perubahan iklim yang dituangkan dalam dokumen NDC yang dikirimkan secara resmi ke UNFCCC.
Penyusunan laporan draft peta jalan didukung oleh GIZ atas nama Kementerian Federal untuk Lingkungan, Konservasi Alam dan Keselamatan Nuklir, Republik Federal Jerman (BMU) melalui skema Climate Governance Project dengan dukungan teknis bekerjasama dengan PIAREA.co.id.
ahutauruk2020
1. (Daftar Istilah, Halaman 3 ,4, 5) KESEPAKATN pengertian dalam Daftar Istilah dengan mengacu berbagai dokumen resmi yang sudah dirilis yaitu (1) Adaptasi, (2) Kerentanan, (3) Kapasitas Adaptif (4) Bahaya (5) dll 2. (Pendahuluan, halaman 15, Paragraf 1) Penggunaan singkatan, sebaiknya dipanjangkan ketika pertama kali disebutkan setelah itu disila unttuk di singkat, misalnya GDP. (Agar dapat di cek di Bab berikutnya dari seluruh buku) 3. (Pendahuluan, halaman 15, Paragraf 1) KESEPAKATAN BASELINE untuk mengukur kerugian ekonomi dari ADAPTASI . Dari Eksum RAN API 2020-2024 yang di rilis oleh Bappenas , juga menyampaiakan kerugian ekonomi juga menggunakan GDP (tapi berbeda angkanya dalam draft Road Map ini). Agar kami K/L pelaksana mengikut yang mana?? 4. (Pendahuluan, halaman 16 , Paragraf 3) KESEPAKATAN bidang Adaptasi yang akan di gunakan antar KLHK, Bappenas, Kemkeu ( Bidang Ketahanan Ekonomi, Ketahanan sistem kehidupan, ketahanan ekonomi, Ketahanan daerah Khusus, Ketahanan sistem pendukung –> digunakan KEMKEU ) TIDAK ADA bidang SOSIAL DAN MATA PENCAHARIAN 5. (Pendahuluan, halaman 16, Paragraf 3) KESEPAKATAN di Adaptasi , penggunaan kata BIDANG atau SEKTOR yang akan di gunakan antar KLHK, Bappenas, Kemkeu . Di KLHK menggunakan BIDANG, di Kemkeu menggunakan BIDANG, sedangkan di BAPPENAS mengunakan SEKTOR di dalam dokumen Eksum RAN API 2020-2024. MANA YANG AKAN DIGUNAKAN agar DISEPAKATI. Walaupun di dalam Bidang juga ada Sektor. 6. (Pendahuluan, halaman 17, Paragraf 3) Maksud dan Tujuan : dibuat GENERIC SAJA, sebaiknya tidak menyebutkan KLHK . Karena ini jangka 2010 -2030 (usulan : di pimpin oleh sector yang bertanggung jawab di bidang lingkungan dan kehutanan) 7. (Pendahuluan, halaman 18, Paragraf 1) DITAMBAHKAN : Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 8. (Pendahuluan, halaman 18, Paragraf 2) KESEPAKATAN bidang prioritas atau Sektor prioritas ? ( dalam Eksum RAN API 2020-2024 Bappenas menggunakan Sektor Prioritas). Bidang/Sektor PRIORITASnya berbeda antara Eksum RAN API (Bappenas) dan ROAP MAP NDC 2020-2030 (KLHK) . Juga jumlah sektor Prioritasnya berbeda ?? juga AGAR DIPERJELAS (sehingga K/ L pelaksana tidak bingung) ?? 9. (Pendahuluan, halaman 19, Gambar 4) VISI : KESEPAKATAN nama BIDANG ADAPTASI, antar Kementerian : KLHK, BAPPENAS, KEMKEU, dll 10. (Pandangan Perubahan Iklim Indonesia, Halaman 21-33) Kajian Perubahan Iklim Histori dan Kajian Perubahan Iklim Masa Depan, apakah sebaikknya menggunakan data yang di rilis oleh BMKG ?? KESEPAKATAN BASELINE DATA untuk menentukan daerah climate hotspot sebaga lokasi untuk implementasi Adaptasi bagi K/L Catatan: Untuk di Eksum RAN API 2020-2024 (rilis Bappenas), menggunakan data BMKG tahun 2018 11. (Proyeksi Dampak PI, halaman 35, gambar 26) KESEPAKATAN BIDANG/SEKTOR PRIORITAS ? Jika di Eksum RAN API 2020-2024 adalah : ada 4 Sektor Prioritas (Sektor Kelautan dan Pesisir, Pertanian, Air dan Kesehatan). Sementara di ROAP MAP NDC 2020-2030 ini adalah Pangan, Air, Energi, Kesehatan ) ?? 12. (Proyeksi Dampak PI, halaman 36, gambar 27) KESEPAKATAN PROYEKSI DAMPAK EKONOMI, antar Kementerian KLHK, BAPPENAS, KEMKEU ?? Masing2 menyebutkan kerugian ekonomi, untuk ROAD MAP NDC 2020-2030, RAN API 2020-2024, Kemkeu pada tahun 2050 . Agar disepakati ?? 13. (Proyeksi Dampak PI, halaman 39, Paragrah 2) Untuk bidang ? / Sektor? Kesehatan, agar diberikan contoh dampak PI terhadap bidang / sektor Kesehatan 14. (Proyeksi Dampak PI, halaman 39, Paragrah 2) Usulan satu paragraph diganti menjadi : Perubahan iklim berdampak pada kesehatan baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat dipengaruhi oleh determinan lingkungan, sosial dan kesehatan masyarakat. Dampak langsungnya adalah badai, kekeringan, banjir, gelombang panas, perubahan suhu dan kebakaran hutan, sedangkan dampak tidak langsungnya yaitu kualitas air, kualitas udara, pemanfaatan lahan dan perubahan ekologi. Dimana hal tersebut diatas sangat dipengaruhi oleh determinan lingkungan ( geografi, cuaca, tanah, tanaman, kualitas udara), determinan sosial (kehilangan tempat tinggal, kemiskinan, perpindahan/migrasi, konflik, umur serta gender) dan determinan kesehatan masyarakat (sistim kewaspadaan dini, status sosial ekonomi, kesehatan dan nutrisi serta pelayanan kesehatan). Sehingga menyebabkan penyakit dana tau gangguan kesehatan akibat perubahan iklim seperti : penyakit infeksi, kardiovaskuler, keracunan, alergi, malnutrisi, penyakit saluran pernafasan, penyakit tular air , heat stroke, dll. Dengan 99% kejadian bencana di Indonesia terkait dengan perubahan iklim (BNPB, 2019??) yang tentunya berdampak pada kesehatan. Polusi udara yang disebabkan oleh emisi karbon menyebabkan kematian lebih dari 7 juta orang/tahun secara global, dan juga menyebabkan 26% kematian karena penyakit iskemik hati (WHO, 2020 ??). 15. (Strategy NDC-Adaptasi, halaman 49, paragraph 2) KESEPAKATAN STRATEGY dengan dokumen RAN API dan DOKUMEN ROAD MAP ini . 16. (Strategy NDC-Adaptasi, halaman 49, paragarf 2) Usulan tambahan untuk Strategi 1: Instrumen kebijakan adaptasi perubahan iklim & pengurangan risiko bencana. Agar di dalam STRATEGY ini memasukkan : Kebjikan co-benefit mitigasi untuk kesehatan, Mengukur dan memonitor co-benefit mitigasi untuk kesehatan terhadap implementasi sektor mitigasi yaitu sektor air, pangan, energy, transportasi, perumahan, industry, penggunaan lahan. Pelaksanaan Co-benefit mitigasi dilaksanan cara identifikasi, di mengukur, monitor, termausk cost benefit analis dan proses pembuatan kebijakan Memasukkan Kesehatan dalam Cost Benefit Analysis pada kebijakan saat dan kebijakan ke depan (co-benefit mitigasi) Strategy 2: Integrasi ke dalam perencanaan pembangunan & mekanisme keuangan Agar dalam strategy ini memasukkan: Rencana sektor mitigasi (diatas) yang berwawasan kesehatan Prioritas pengurangan polusi udara dan polutan shotr lived climate (carbon, metan, ozon) Strategy 7: Partisipasi pemangku kepentingan Agar dalam strategy memasukkan : Kesehatan sebagai sektor prioritas Adaptasi (1) melalui: mengukur dan menonitor co-benefit kesehatan dari aksi adapatsi pada semua sektor Adaptasi melalui : identifikais, mengukut, memonitor dan Cost Benefit Analysis, (2) kesehatan sebagai sektor prioritas yang sensitif terhadap iklim dengan pembangunan sistem kesehatan yang berketahanan iklim, sehingga melindungi masyarakat yang paling rentan, pada kahirnya bermanfaat bagi sektor Adaptasi lainnya seperti pertanian, air, sanitasi, emergency (3) memastikan koherensi antara kebijakan Perubahan Iklim dan kebijakan kesehatan pada level nasional
Diana Aryanti
Review: “Ulasan Sejawat untuk Draft Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Aspek Adaptasi ". Perwakilan Undangan: Subdit Statistik Lingkungan Hidup – Direktorat Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik, Peran yang diharapkan dari BPS BPS memiliki peran: (1) sebagai pelayanan data dan informasi di bidangnya, (2) pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi, serta pengolahan data dan informasi di bidangnya, (3) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidangnya. Peran strategis yang dimandatkan kepada BPS adalah terkait: (1) Peningkatkan literasi iklim tentang kerentanan dan risiko, (2) Pendekatan berbasis lanskap untuk pemahaman komprehensif, (3) Peningkatan manajemen pengetahuan, (4) Penerapan teknologi adaptif. Peran ini dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Metodologi dan Informasi Statistik., Badan Pusat Statistik. Ulasan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Roadmap Nationally Determined Contribution (NDC) Aspek Adaptasi. Ketersediaan Data dan informasi di bidang Statistik Ketahanan Sosial (Fokus kegiatan adaptasi Indonesia: membangun lingkungan, meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim), umumnya bersifat penunjang. Data-data tersebut diantaranya: 1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Bencana Alam Banjir dalam Tiga Tahun Terakhir 2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor dalam Tiga Tahun Terakhir 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Bencana Alam Puting Beliung dalam Tiga Tahun Terakhir 4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Bencana Alam Kekeringan dalam Tiga Tahun Terakhir 5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kejadian Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Tiga Tahun Terakhir Data 1-5 bersumber dari: Pendataan Potensi Desa. Data tersebut dapat dimanfaat untuk memberikan gambaran yang berkaitan dengan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim di masa depan berpotensi meningkatkan kejadian bencana, terutama bencana hidrometeorologi dan hutan Data dapat disajikan menurut desa/kelurahan berbatasan dengan laut atau tidak berbatasan dengan laut. 6. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi (KUD, Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat, Simpan Pinjam, dan Koperasi lainnya) 7. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank (Pemerintah, Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat) Data 6-7 bersumber dari: Pendataan Potensi Desa. Dipaparkan bahwa menurut opsi respons fokus adaptasi yang terdapat dalam dokumen Climate Change 2014 Synthesis Report (IPCC 2014) menyebutkan layanan keuangan sebagai salah satu perinciannya. Hal ini merupakan salah satu referensi NDC. Data tersebut dapat dimanfaat untuk memberikan gambaran jumlah desa/kelurahan yang telah tersedia layanan keuangan. 8. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam Data 8 bersumber dari: Pendataan Potensi Desa. Dipaparkan bahwa menurut opsi respons fokus adaptasi yang terdapat dalam dokumen Climate Change 2014 Synthesis Report (IPCC 2014) menyebutkan sistem informasi untuk mendukung peringatan dini sebagai salah satu perinciannya. Hal ini merupakan salah satu referensi NDC. Data tersebut dapat dimanfaat untuk memberikan gambaran jumlah menurut upaya antisipasi/mitigasi bencana alam. 9. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan dan Keberadaan Tanaman Mangrove Data 9 bersumber dari: Pendataan Potensi Desa. Dipaparkan bahwa salah satu strategi dalam resiliensi ekosistem dan Lanskap 1 adalah Mengarusutamakan / Mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan hutan untuk mendukung aksi mitigasi dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Data tersebut dapat dimanfaat untuk mendukung gambaran jumlah desa/kelurahan yang berlokasi di dalam, di tepi/pinggir dan di luar hutan. 10. Perkembangan Tingkat Kemisikinan 11. Perkembangan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran di Indonesia. Data 10-11 bersumber dari: Hasil Pengolahan Susenas Konsumsi dan Pengeluaran. Dipaparkan bahwa potensi dampak perubahana iklim dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yang akan berkaitan pula tingkat kemiskinan dan ketimpangan. Data tersebut dapat dimanfaat untuk mendukung gambaran tingkat kemiskinan dan ketimpangan. 12. Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Simulasi Terhadap Penyelamatan Bencana Alam Selama Tiga Tahun Terakhir. Data 12 bersumber dari: Susenas Modul Hansos Data dan informasi di bidang Statistik Ketahanan Sosial lain yang relevan dengan Perubahan iklim, diantaranya: Hasil Pendataan Potensi Desa (Cakupan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Dapat ditelusuri hingga level kecamatan dan desa/kelurahan): 1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kebiasaan masyarakat Membakar Ladang/Kebun (untuk Proses Pertanian) 2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kegiatan Pelestarian Lingkungan Berupa Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenis 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup (Air, Tanah, Udara) 4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bakar ‘Kayu Bakar’ untuk Memasak yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga 5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah Berupa ‘Dibuang Ke Dalam Lubang Atau Dibakar yang Dilakukan oleh Sebagian Besar Keluarga 6. dsb Hasil Susenas Modul Hansos (Cakupan Nasional, Provinsi) 1. Persentase Rumah Tangga yang Selalu/Sering Mempertimbangkan Daya Listrik Rendah Ketika Membeli Alat-alat Elektronik 2. Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan Benar bahwa Asap Kendaraan Bermotor Menyebabkan Suhu Bumi Semakin Panas 3. Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan Benar bahwa Menghemat Listrik Dapat Menghemat Energi 4. Persentase Rumah Tangga Mempertimbangkan Alasan Hemat Bahan Bakar Atau Ramah Lingkungan Dalam Memilih Kendaraan Bermotor (Bagi Rumah Tangga yang Pernah Membeli Kendaraan Bermotor) 5. Persentase Rumah Tangga yang Menyatakan Benar bahwa Menggunakan Kendaraan Umum Dapat Mengurangi Polusi Udara 6. Persentase Rumah Tangga yang Paling Sering Mengelola Sampahnya dengan Dibakar 7. Persentase Rumah Tangga yang Beranggapan bahwa Membakar Sampah Merupakan Cara Terbaik untuk Mengelola Sampah 8. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Bahan Bakar Kayu Bakar untuk Memasak. 9. dsb. Layanan Statistik Ketahanan Sosial Informasi: 1. Data dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) dapat dilihat pada Publikasi “Statistik Potensi Desa Indonesia”, secara umum terbit tiga kali dala sepuluh tahun, dan dapat diunduh melalui situs web: https://www.bps.go.id/ Publikasi pada sepuluh tahun terakhir, yaitu: Statistik Potensi Desa Indonesia 2018, 2014, dan 2011 2. Data Kemiskinan dapat dilihat pada Publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota”, secara umum terbit setiap tahun, dan dapat diunduh melalui situs web: https://www.bps.go.id/ 3. Data Ketimpangan dapat dilihat pada Publikasi “Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia”, secara umum terbit setiap tahun, dan dapat diunduh melalui situs web: https://www.bps.go.id/ 4. Data bersumber dari Susenas Modul Hansos terbit setiap tiga tahun (mulai tahun 2014). Informasi (data hasil pengolahan) yang bersumber dari Susenas Modul Hansos dapat diperoleh dengan menghubungi Direktorat Diseminasi Statistik. 5. Data Mikro Podes maupun Susenas Modul Hansos dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan nol rupiah yang ditujukan kepada Direktur Diseminasi Statistik. 6. Layanan Statistik Ketahanan Sosial mengikuti ketentuan Badan Pusat Statistik yaitu melalui “Pusat Pelayanan” Badan Pusat Statistik (Direktorat Diseminasi Statistik-Subdirektorat Layanan dan Promosi Statistik).
Dit. Lingkungan Hidup, Bappenas
Terdapat beberapa catatan untuk Draft Roadmap NDC Aspek Adaptasi dari Dit. Lingkungan Hidup Bappenas melalui Sekretariat LCDI secara umum, antara lain: 1. Sumber data proyeksi iklim yang digunakan dalam draf roadmap NDC Aspek Adaptasi belum selaras dengan dokumen RAN Ketahanan Iklim (NAP); 2. Penentuan wilayah target NDC perlu lebih spesifik pada lokasi-lokasi rentan di Indonesia sesuai dengan hasil sebaran wilayah yang terdampak perubahan iklim dan tidak hanya berdasarkan pada potensi kenaikan suhu >0,75'C, 1'C, 1,5'C, dan 2'C; 3. Penentuan target output dan outcome NDC perlu disepakati oleh K/L terkait dan disesuaikan dengan perencanaan di tingkat nasional maupun daerah, termasuk keterkaitan antara target outcome NDC dan kerugian ekonominya; 4. Parameter yang digunakan untuk perhitungan kerugian ekonomi masing-masing bidang dalam draf roadmap NDC Aspek Adaptasi perlu lebih didetailkan guna mempermudah perhitungan ekonomi pada lima tahun kemudian atau RPJMN selanjutnya; 5. Strategi dalam draf roadmap NDC Aspek Adaptasi perlu diselaraskan dengan RAN Ketahanan Iklim /NAP agar pencapaian program dapat lebih optimal. Untuk penjelasan review lebih detail, kami telah bersurat ke Dit. Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, dengan no. surat 04538/Dt.3.5/04/2020 per tanggal 21 April 2020
dsyam
I. Masukan Umum: a. Tata Kelola (belum ada elemen pembahasan terkait) Tidak ada panduan khusus, namun pada umumnya NDCs adaptasi berisi: 1. High Level Goals/target adaptasi 2. Roadmap/strategi implementasi 3. Menunjukkan keterkaitan dengan dokumen nasional eksisting (termasuk NAPs) dengan memposisikan NDCs memberikan payung bagi NAPs. 4. Biaya adaptasi dan dukungan eksternal yang dibutuhkan Terkait dengan poin (3), maka: Output dari proses NAPs dapat menjadi dasar bagi penyusunan komponen adaptasi NDCs, sekiranya sudah ada Keterkaitan antara NDCs dan NAP menjadi penting untuk dijelaskan untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen submisi global, translasi ke nasional dan implementasinya. Namun dikarenakan di dalam dokumen updated NDCs tidak dijabarkan keterkaitan itu,maka di dalam dokumen roadmap ini perlu dijabarkan. Hal ini untuk menegaskan bahwa NDCs menjadi payung untuk NAPs, sehingga selayaknya memberikan arahan Target adaptasi di NDCs harus dapatditerjemahkan ke dalam NAPs, dan proses NAPs sebagai proses iteratif untuk review reguler NDCs, terutama terkait komponen A: Lay the Groundwork and Address Gaps (Governance setting, justification of needs, goal on adaptation, legal framework) dan B:Preparatory Elements (Vertical administrative, scientific Review basis, sectoral process) Strategi implementasi di dalam NAPs sebagai kerangka bagi implementasi NDCs (NAPs memberikan arahan bagi proses mainstreaming ke kebijakan nasional) Konektivitas tersebut harus dijelaskan dalam dokumen roadmap ini, dengan mempetimbangkan perbedaan funsgi dari keduanya, namun harus memiliki benang merah logis dan proses. (masukan lebih detail terkait positioning ini ada dalam dokumen terpisah) b. Target adaptasi (pg.44) Adaptasi perubahan iklim ditargetkan untuk: 1. Mengurangi kerentanan sekitar 30 – 40% dengan mengelola risiko perubahan iklim melalui peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan perikehidupan. 2. Mendukung progam adaptasi perubahan iklim dalam berbagai sektor pembangunan sensitif perubahan iklim pada sedikitnya 17 K/L prioritas dan 60% Kab/Kota di Indonesia 3. Meningkatkan daya dan/atau kapasitas layanan jasa ekosistem dalam keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu: pangan, air, dan energi, serta kesehatan lingkungan diantaranya pada jasa freshwater ecosystem di 15 DAS dan 15 Danau di Kabupaten/Kota di Indonesia, serta di wilayah kritis dan rentan. Q: Dasar perumusan target adaptasi ini apa? Untuk justifikasi untuk kuantifikasinya dan dengan pencapaian target tersebut, dikaitkan dengan prediksi penurunan GDP karena perubahan iklim, berapa besaran kontibusinya? C. Strategi NDCs (pg. 51) Benang merah untuk menurunkan dari target, sub-target hingga ke strategi kurang tergambarkan dengan jelas di dalam dokumen. Strategi yang dihasilkan seakan tidak secara spesifik menjawab sub-target yang ditetapkan (tidak dikembangkan secara kontekstual untuk masing-masing target dan sub target). Sementara sebenarnya di dalam analisa, ada isu2 yg muncul terkait sub-target tersebut yg upaya utk mengatasinya tdk termuat di dalam strategi yang dirumuskan. Tanpa keterkaitan yang kuat antara target-sub target-strategi, maka proses oenyusanan NAPs bs jadi akan 'lari' dari koridor pencapaian NDCs D. Sumber Pendanaan Dalam Negeri/APBN (pg. 58) Sumber pendanaan terkait APBN dapat berupa rupiah murni maupun PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri). Q 1: Ini dapat dipahami sebagai suatu pendekatan managemen pengelolana anggaran eksisting, tapi dalam konteks NDCs, harus dipertegas, mana yg unilateral/dana sendiri dan mana yg multilateral. Sekiranya pinjaman LN dikuantifikasi sebagai mekanime APBN, dalam pelaporan NDCs nantinya akan dianggap sebagai kontibusi unilateral Indo sebagai aksi adaptasi, atau kontribusi pendanaan perubahan iklim, khususnya adaptasi dari negara pemberi pinjaman? Dalam Adaptation communication, kita harus pula mampu melaporkan keduanya dan harus dipastikan tidak adanya double counting Q.2: Belum adanya kejelasan dalam bagaimana mendiferensiasi sumber dan skema pendanaan tertentu untuk pengimplementasian strategi NDCs yang mana, sektor apa dan berkontribusi dalam pencapaian target yang mana. Hal ini menjadi penting untuk dapat memberikan acuan yang jelas dalam hal nantinya pelaporan GoI di dalam dokumen Adaptation communication pertama, dimana yang harus dilaporkan bukan saja aksi adaptasinya namun juga efektivitas pendanaannya(beserta sumbernya, apakah dalam negeri atau komitmen dukungan pendanaan adaptasi dari negara lain - terkait dengan pertanyaan Q.1). Q.3: Untuk hal tersebut, maka dibutuhkan suatu skema MonEv performance based indicator dalam mekanisme pendanaan - sejauh mana skema budget eksisting kita dapat mengakomodir? E. Peran Non-party Stakeholder (pg. 63) Q: Apakah peran dari NPS akan diacknoledge sebagai kontribusi terhadap NDCs suatu negara? Sekiranya demikian, bagaimana mekanisme koordinasi, pelaporan serta Monevnya? II. Masukan atas Dampak COVID 19 A. Proyeksi Pertumbuhan ekonomi (pg.36) Dalam Road Map NDC Adaptasi, Indonesia memproyeksikan bahwa antara Tahun 2021 sampai dengan 2050 potensi dampak perubahan iklim terhadap bidang pangan, air, energi dan kesehatan dapat mengurangi PDB rata-rata 2.56% pertahun. Potensi dampak tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi antara 5.4-6.0% per tahun untuk periode 2020-2024. Sementara, dalam beberapa kajian serta skenario yang disususn, pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya di tahun 2020 (dan 2021) akan mengalami konraksi yang signifikan diakibatkan oleh dampak Pandemi COVID 19 Secara rerata, kontraksi pertumbuhan PDB 2,4-2,6% dari asumsi pertumbuhan 5,5 - 6% per tahun. Meskipun diharapkan pemulihan ekonomi dapat berjalan di tahun 2021 (tahun pertama NDCs), namun tentu ini akan memberikan dampak terhadap baseline dari kondisi awal pengimplementasian NDCs dimana diprediksi beberapa sektor NDCs relevan akan mengalami dampak yang cukup signifikan, khususnya terkait kesehatan, ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air. Hal ini selayaknya dapat dipandang sebagai momentum untuk meningkatkan ambisi NDCs adaptasi untuk bidang-bidang tersebut untuk memastikan prinsip ‘build back better’. Terlebih dinyatakan bagi sektor ketahanan pangan berdasarkan hasil analisis, penurunan produktivitas padi dapat berpengaruh pada PDB sektor pertanian sekitar 4,71% - 32,36%. Pada PDB Nasional penurunan ini berdampak sekitar 0,18% hingga 1,26% terhadap PDB Nasional dengan rata-rata kerugian 0,68%. Sementara itu anggaran untuk peningkatan ketahanan pangan pada APBN Indonesia tahun 2010 baru 3 Triliun atau 0.06 % PDB Nasional. Apabila tidak dilakukan tindakan adaptif dan peningkatan anggaran pengelolaan tanaman pangan, maka kerugian dapat terus bertambah setiap tahun. 0.18 - 1.26. Isu Ketahanan Pangan dan Dampak COVID 19 Momentum ini selayaknya dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi pangan dalam negeri untuk mendorong tercapainya kedaulatan pangan yang berkelanjutan dan berketahanan, termasuk pelibatan sektor informal, menjaga ketahanan pangan desa, pelaksanaan padat karya tunai dan agropolitan. Di sektor kesehatan, strategi build back better dapat pula diarahkan kepada investasi pengembangan mekanisme surveilance yang setara untuk skala nasional, termasuk pengembangan basis data kasus yang dapat diakses secara instan oleh semua lembaga pemerintah terkait dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Ini akan membantu mendeteksi wabah virus dan juga perubahan yang didorong oleh perubahan iklim pada penyakit yang ditularkan melalui vektor. Secara umum, program perlindungan sosial secara terstruktur dan komprehensif yang dapat dengan cepat dan otomatis ditingkatkan/diadaptasikan setelah bencana - baik itu pandemi atau bencana terkait iklim - harus mendapatkan perhatian utama. Transfer tunai darurat yang mudah aspek likuiditasnya dapat membantu orang menghindari pilihan berbahaya antara menjaga kesehatan mereka dan kesehatan orang lain dan mendapatkan cukup uang untuk membayar kebutuhan dasar.Hal ini dapat membantu mengurangi potensi dampak turunan meningkatnya angka kemiskinan paska bencana terjadi.
kadarsah
Beberapa point penting : 1..Menggunakan data variabilitas dan proyeksi iklim yang terupdate tentunya yang mendukung dokumen di atas. 2.Beberapa hal minor dapat segera di perbaiki khususnya kesalahan penulisan dan referensi 3.Beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut misalnya, Baseline yang digunakan adalah periode 1991-2020 dan proyeksi yang digunakan adalah 2020-2050 . Alasan penggunaaan periode ini? termasuk targetnya adalah tahun 2030, apakah cukup tepat menggunakan proyeksi 2021-2050 11. [Bab 2, hal 27, P2]: Pembahasan dan analisis pada sub bab 2.2.2 adalah terkait curah hujan, pada paragraf 2 terdapat pembahasan hari tanpa hujan, hal tersebut terlihat tidak konsisten 12. [Bab 2, hal 29, P1]. Hal lainnya, terkait Climate hotspot mohon dijelaskan lagi lebih rinci dan menggunakan skenario untuk pada tahun berapa? Untuk target tahun 2030 kira-kira rekomendasi apa yang harus dilakukan terkait kenaikan suhu dan paramter iklim lainnya yang berubah. [Bab 2, hal 29, P 2]: