MATERI PENUNJANG 3
ANTI KORUPSI

I. DESKRIPSI SINGKAT

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan diberbagai sektor terus dilakukan. Namun, perkembangan pembangunan Nasional dirasakan tidak sepesat beberapa negara lain di Asia Tenggara. Salah satu penyebab lambatnya pembangunan di Indonesia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektual tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadian. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara maupun aparatur sipil negara menyebabkan membengkaknya kasus korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Persoalan korupsi di Negara Indonesia terbilang kronis, bukan hanya membudaya tetapi sudah membudidaya. Korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan telah menjadi suatu "kebiasaan". Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Namun, kasus pidana korupsi tidak juga berkurang di negeri ini. Salah satu hal yang melatarbelakangi tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Oleh karena itu, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada para penyelenggara dan aparatur sipil negara. Dengan melakukan Pendidikan anti korupsi, diharapkan semua pihak dapat menghindari bahaya serta kasus tindak pidana korupsi.